Ahli Kelautan asal Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin, secara tegas menolak pelaksanaan proyek reklamasi dan tanggul laut raksasa di perairan Teluk Jakarta. Warga Jakarta, disebutnya tidak akan memetik manfaat apa pun dari proyek tersebut.
“Kita tidak butuh reklamasi, yang butuh itu pengembang,” tegasnya di Jakarta, Jumat (28/4).
Sikap yang sama pun dilontarkannya terhadap rencana pembangunan Tembok Laut Raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek yang biasa dikenal sebagai Giant Sea Wall ini disebutnya tidak akan membawa pengaruh positif bagi masyarakat di ibu kota.
“Jadi kalau kita teruskan dan approve NCICD ini, operasional cost-nya (ditimpakan) ke masyarakat, untungnya ke pengembang. Dimana keadilannya?,” tambahnya.
Muslim merupakan salah seorang pakar kelautan yang secara konsisten menolak proyek reklamasi dan tembok raksasa di perairan Teluk Jakarta. Sejak 2013 lalu, ia telah menolak anggapan bahwa dua proyek ini sebagai solusi dari masalah banjir dan penurunan tanah di Jakarta.
Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pantai ITB ini juga membantah argumen yang menyebutkan reklamasi di kawasan Teluk Jakarta akan membawa pengaruh ekonomi yang signifikan bagi masyarakat ibu kota. Sebaliknya, masyarakat Jakarta justru menjadi pihak yang paling menderita dampak yang ditimbulkan Reklamasi.
“Kalau investasinya masuk, tapi pemasukan ke negara enggak ada, kita cuma kena dampaknya buat apa? Suruh saja investornya pergi. Harapannya kalau saya konsep NCICD dan reklamasi ini dibuang sama Pak Presiden,” harapnya.
Hal yang sama dinyatakan ahli kelautan asal Institut Pertanian Bogor (IPB), Alan Koropitan. Menurutnya, secara ekonomi pelaksanaan reklamasi serta tanggul laut raksasa hanya akan semakin merusak lingkungan Teluk Jakarta dan memperburuk perekonomian masyarakat.
“Memang secara ekonomi tidak akan cukup (bagus), jadi menurut saya sudah waktunya kita memperbaiki apa yang sudah rusak,” ujarnya.
Terlebih, wilayah Teluk Jakarta sudah mengalami pengrusakan oleh pengembang properti sejak tahun 70-an atau empat dekade silam. Oleh karenanya, Alan pun menegaskan bahwa restorasi dan revitalisasi Teluk Jakarta merupakan prioritas utama untuk memperbaiki wilayah ini menjadi lebih baik.
Perbaikan ini dianggapnya akan melahirkan kondisi ekonomi yang justru jauh lebih baik dibandingkan kondisi yang tercipta jika reklamasi tetap dijalankan. Karena dengan memperbaiki kondisi lingkungan beserta ekosistem Teluk Jakarta, nantinya membuat wilayah ini kembali sehat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya.
“Perikanan tangkapnya, perikanan budi dayanya, wisatanya kemudian aktivitas jasa-jasa kelautan lainnya, yang kita evaluasi, tidak akan kalah dari reklamasi,” jelasnya.
“Jadi intinya adalah saya mau mendorong pemerintah memikirkan alternaif lain selain reklamasi, sudah waktunya kita merehabilitas Teluk Jakarta,” pungkas Alan.
“Kita tidak butuh reklamasi, yang butuh itu pengembang,” tegasnya di Jakarta, Jumat (28/4).
Sikap yang sama pun dilontarkannya terhadap rencana pembangunan Tembok Laut Raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek yang biasa dikenal sebagai Giant Sea Wall ini disebutnya tidak akan membawa pengaruh positif bagi masyarakat di ibu kota.
“Jadi kalau kita teruskan dan approve NCICD ini, operasional cost-nya (ditimpakan) ke masyarakat, untungnya ke pengembang. Dimana keadilannya?,” tambahnya.
Muslim merupakan salah seorang pakar kelautan yang secara konsisten menolak proyek reklamasi dan tembok raksasa di perairan Teluk Jakarta. Sejak 2013 lalu, ia telah menolak anggapan bahwa dua proyek ini sebagai solusi dari masalah banjir dan penurunan tanah di Jakarta.
Ketua Kelompok Keahlian Teknik Pantai ITB ini juga membantah argumen yang menyebutkan reklamasi di kawasan Teluk Jakarta akan membawa pengaruh ekonomi yang signifikan bagi masyarakat ibu kota. Sebaliknya, masyarakat Jakarta justru menjadi pihak yang paling menderita dampak yang ditimbulkan Reklamasi.
“Kalau investasinya masuk, tapi pemasukan ke negara enggak ada, kita cuma kena dampaknya buat apa? Suruh saja investornya pergi. Harapannya kalau saya konsep NCICD dan reklamasi ini dibuang sama Pak Presiden,” harapnya.
Hal yang sama dinyatakan ahli kelautan asal Institut Pertanian Bogor (IPB), Alan Koropitan. Menurutnya, secara ekonomi pelaksanaan reklamasi serta tanggul laut raksasa hanya akan semakin merusak lingkungan Teluk Jakarta dan memperburuk perekonomian masyarakat.
“Memang secara ekonomi tidak akan cukup (bagus), jadi menurut saya sudah waktunya kita memperbaiki apa yang sudah rusak,” ujarnya.
Terlebih, wilayah Teluk Jakarta sudah mengalami pengrusakan oleh pengembang properti sejak tahun 70-an atau empat dekade silam. Oleh karenanya, Alan pun menegaskan bahwa restorasi dan revitalisasi Teluk Jakarta merupakan prioritas utama untuk memperbaiki wilayah ini menjadi lebih baik.
Perbaikan ini dianggapnya akan melahirkan kondisi ekonomi yang justru jauh lebih baik dibandingkan kondisi yang tercipta jika reklamasi tetap dijalankan. Karena dengan memperbaiki kondisi lingkungan beserta ekosistem Teluk Jakarta, nantinya membuat wilayah ini kembali sehat dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya.
“Perikanan tangkapnya, perikanan budi dayanya, wisatanya kemudian aktivitas jasa-jasa kelautan lainnya, yang kita evaluasi, tidak akan kalah dari reklamasi,” jelasnya.
“Jadi intinya adalah saya mau mendorong pemerintah memikirkan alternaif lain selain reklamasi, sudah waktunya kita merehabilitas Teluk Jakarta,” pungkas Alan.
Sumber: aktual
COMMENTS