Jajaran kepolisian diminta jangan memunculkan kegaduhan baru dengan cara menangkapi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pascademo 411.
Apalagi cara-cara penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian dinilai lebih mengedepankan arogansi kekuasaan.
Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan bahwa aktivis HMI bersama para ustaz, habib, ulama, dan ratusan ribu umat Islam lainnya melakukan demo 411 karena Polri dinilai lamban dalam memproses kasus Ahok.
"Ketika aktivis mahasiswa berdemo dan terjadi benturan, kenapa mereka yang cenderung dikriminalisasi dan langsung ditangkap. Sementara sumber masalahnya, Ahok yang dituduh menistakan agama cenderung dipolemikkan Polri dan kepolisian tidak main tangkap dalam kasus Ahok," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Selasa, 8 November 2016.
Semula, ujar Neta, dalam menangani kasus demo 411, Polri sudah bekerja profesional, proporsional, dan elegan.
"Tapi kenapa pascademo 411, aparat kepolisian justru mempertontonkan
arogansi, main tangkap, dan jemput paksa?", tanya Neta S Pane.
Ia justru heran, Polri menggunakan cara represi dalam menyelesaikan gesekan yang sangat wajar muncul sebagai ekses sebuah aksi unjuk rasa.
"Kenapa Polri cenderung menggunakan cara-cara Orde Baru dalam menghadapi aktivis mahasiswa," ujar Neta.
Polri seharusnya menyadari peran mahasiswa dan aktivis sangat besar dalam menumbangkan kekuasaan Orde Baru hingga nasib Polri bisa seperti sekarang ini.
Menurut Neta, jika Polri benar benar bekerja profesional tentu tidak ada diskriminasi.
"Dalam menangani kasus Ahok misalnya, Polri juga harus bekerja secepat menangkapi aktivis HMI," ujarnya.
Selain itu, Polri juga harus mengusut rekaman video yang beredar di masyarakat di mana ada pejabat Polri (Kapolda M. Iriawan, red) yang memprovokasi massa ormas keagamaan untuk menyerang aktivis HMI.
Anehnya, video ini tidak diusut, malah aktivis HMI yang dikriminalisasi.
IPW berharap jajaran Polri bekerja profesional dan proporsional serta tidak mengedepankan arogansi, sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan baru.
Jika mengedepankan arogansi, dengan cara menangkapi aktivis HMI, Polri bisa dituding tidak independen dan cenderung mengalihkan perhatian publik dari kasus Ahok.
Dampaknya, bukan mustahil akan muncul masalah baru, yakni mahasiswa dan aktivis akan melakukan aksi demo untuk mengecam Polri, yang ujung-ujungnya bisa membenturkan polisi dengan mahasiswa, yang merusak citra Polri.
Apalagi cara-cara penangkapan yang dilakukan aparat kepolisian dinilai lebih mengedepankan arogansi kekuasaan.
Indonesia Police Watch (IPW) mengingatkan bahwa aktivis HMI bersama para ustaz, habib, ulama, dan ratusan ribu umat Islam lainnya melakukan demo 411 karena Polri dinilai lamban dalam memproses kasus Ahok.
"Ketika aktivis mahasiswa berdemo dan terjadi benturan, kenapa mereka yang cenderung dikriminalisasi dan langsung ditangkap. Sementara sumber masalahnya, Ahok yang dituduh menistakan agama cenderung dipolemikkan Polri dan kepolisian tidak main tangkap dalam kasus Ahok," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Selasa, 8 November 2016.
Semula, ujar Neta, dalam menangani kasus demo 411, Polri sudah bekerja profesional, proporsional, dan elegan.
"Tapi kenapa pascademo 411, aparat kepolisian justru mempertontonkan
arogansi, main tangkap, dan jemput paksa?", tanya Neta S Pane.
Ia justru heran, Polri menggunakan cara represi dalam menyelesaikan gesekan yang sangat wajar muncul sebagai ekses sebuah aksi unjuk rasa.
"Kenapa Polri cenderung menggunakan cara-cara Orde Baru dalam menghadapi aktivis mahasiswa," ujar Neta.
Polri seharusnya menyadari peran mahasiswa dan aktivis sangat besar dalam menumbangkan kekuasaan Orde Baru hingga nasib Polri bisa seperti sekarang ini.
Menurut Neta, jika Polri benar benar bekerja profesional tentu tidak ada diskriminasi.
"Dalam menangani kasus Ahok misalnya, Polri juga harus bekerja secepat menangkapi aktivis HMI," ujarnya.
Selain itu, Polri juga harus mengusut rekaman video yang beredar di masyarakat di mana ada pejabat Polri (Kapolda M. Iriawan, red) yang memprovokasi massa ormas keagamaan untuk menyerang aktivis HMI.
Anehnya, video ini tidak diusut, malah aktivis HMI yang dikriminalisasi.
IPW berharap jajaran Polri bekerja profesional dan proporsional serta tidak mengedepankan arogansi, sehingga tidak akan menimbulkan kegaduhan baru.
Jika mengedepankan arogansi, dengan cara menangkapi aktivis HMI, Polri bisa dituding tidak independen dan cenderung mengalihkan perhatian publik dari kasus Ahok.
Dampaknya, bukan mustahil akan muncul masalah baru, yakni mahasiswa dan aktivis akan melakukan aksi demo untuk mengecam Polri, yang ujung-ujungnya bisa membenturkan polisi dengan mahasiswa, yang merusak citra Polri.
Sumber : [portalpiyungan.co]
COMMENTS